Inggris dan Prancis Resmi Akui Palestina, Amerika Masih Jadi Satu-satunya Negara Veto PBB yang Menolak

HUKAMANEWS – Langkah bersejarah datang dari Eropa. Inggris dan Prancis akhirnya mengakui Palestina sebagai negara merdeka setelah puluhan tahun konflik berkepanjangan.

Pengakuan ini diumumkan hampir berbarengan pada 21 dan 22 September lalu, menambah daftar panjang negara yang memberikan legitimasi politik terhadap Palestina.

Namun, dari lima pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, Rusia, dan Tiongkok, hanya Amerika Serikat yang masih bersikukuh menolak pengakuan Palestina.

Posisi ini membuat Washington kembali menjadi sorotan dalam isu Timur Tengah, terutama terkait konflik Israel-Palestina.

Baca Juga: Mengurai Alasan Inggris Akui Palestina yang Memicu Ketegangan dengan Israel

Langkah Inggris dan Prancis juga menandai perubahan signifikan dalam peta diplomasi global.

Pasalnya, pengakuan dua negara Eropa Barat ini diharapkan memperkuat posisi Palestina dalam perjuangan politik dan diplomasi internasional, meski realisasi di lapangan masih penuh tantangan.

Fakta: Veto PBB dan Palestina

Dewan Keamanan PBB memiliki lima anggota tetap dengan hak veto: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok.

Hak veto ini memungkinkan satu negara saja untuk menggagalkan resolusi yang diajukan, meskipun mayoritas anggota mendukung.

Dari kelimanya, Rusia dan Tiongkok sudah lama mendukung Palestina. Inggris dan Prancis baru menyusul tahun ini.

Sementara itu, Amerika tetap konsisten menolak pengakuan resmi, dengan alasan keamanan Israel dan perlunya perundingan langsung antara kedua belah pihak.

Baca Juga: Guncang Dunia! PBB Ketok Deklarasi Palestina Bebas Hamas, Mayoritas Negara Arab & Non-Blok Bersatu

Keputusan Amerika ini kerap memicu kritik internasional. Banyak pihak menilai Washington terlalu berat sebelah dalam mendukung Israel, bahkan ketika dunia internasional semakin condong untuk mengakui Palestina.

Pengakuan Palestina oleh Inggris dan Prancis bukan sekadar formalitas diplomatik. Langkah ini memiliki implikasi besar terhadap: