Tarif 'Hari Pembebasan' Ala Trump Bikin Dunia Usaha AS Panas Dingin, Kamar Dagang AS Siap Dilayangkan Gugatan

Sejumlah anggota besar Kamar Dagang telah mendorong gugatan ini, dan tak menutup kemungkinan, organisasi bisnis lain akan ikut bergabung sebagai pihak penggugat.

Ini bukan pertama kalinya Kamar Dagang AS mengambil jalur hukum terhadap kebijakan Presiden Trump.

Pada tahun 2020, mereka pernah menggugat pemerintah terkait penangguhan visa kerja sementara.

Begitu pula pada 2019, mereka mempertimbangkan aksi hukum terhadap tarif impor dari Meksiko sebelum kebijakan itu dibatalkan.

Kritik juga datang dari berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk New Civil Liberties Alliance yang telah lebih dulu mengajukan gugatan serupa pekan lalu.

Baca Juga: Siapa Pencipta Bitcoin? Inilah Profil Sosok Misterius Satoshi Nakamoto, Si Jenius yang Masih Menjadi Teka-Teki

Mereka mewakili seorang pemilik bisnis kecil yang mengimpor barang dari China dan merasa dirugikan secara sepihak oleh kebijakan tarif Trump.

Gugatan ini juga menyoroti alasan Trump memberlakukan tarif—yakni karena China dianggap tidak cukup membantu mengatasi krisis fentanil di AS—yang dinilai terlalu jauh dari alasan darurat nasional yang diatur dalam IEEPA.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi internasional bisa berubah drastis hanya dengan satu tandatangan presiden, tanpa keterlibatan kongres atau pemangku kepentingan lainnya.

Dan di sinilah letak persoalannya.

Jika preseden ini dibiarkan, maka bukan tak mungkin di masa depan, presiden lain akan menggunakan wewenang serupa untuk mengambil kebijakan ekonomi radikal tanpa proses demokratis yang layak.

Baca Juga: Siapa Pencipta Bitcoin? Inilah Profil Sosok Misterius Satoshi Nakamoto, Si Jenius yang Masih Menjadi Teka-Teki

Tarik ulur antara eksekutif dan dunia usaha ini bukan cuma soal uang atau perdagangan.

Ini soal fondasi hukum dan keseimbangan kekuasaan dalam demokrasi modern.

Dalam beberapa hari ke depan, publik akan melihat apakah pengadilan akan menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, atau justru membuka pintu lebih lebar bagi ekspansi kekuasaan presiden.