Menanggapi gugatan ini, Holcim menyatakan komitmennya terhadap target iklim global.
“Siapa yang boleh mengeluarkan CO₂, dan berapa banyak, adalah urusan legislatif, bukan pengadilan perdata,” tulis perusahaan dalam pernyataan resminya.
Holcim mengklaim telah mengurangi emisi CO₂ lebih dari 50 persen sejak 2015 dan menargetkan net zero pada 2050.
Namun, di luar pernyataan formal, gugatan dari Pulau Pari ini telah mengguncang opini publik di Swiss. Minat masyarakat begitu tinggi sehingga sidang yang sedianya digelar di Pengadilan Kanton Zug harus dipindahkan ke gedung parlemen setempat.
David Melawan Goliath
Nilai gugatan mungkin kecil, peluang menang pun tipis. Namun, kasus ini menunjukkan bagaimana warga dari sebuah pulau kecil di Indonesia berani menantang perusahaan multinasional raksasa di negara maju. Sebuah gambaran nyata dari “David melawan Goliath” di abad ke-21.
Arif dan Asmania sadar, keputusan pengadilan mungkin tidak langsung mengubah nasib Pulau Pari. Namun, langkah mereka bisa menjadi preseden moral: bahwa korban krisis iklim berhak menuntut pertanggungjawaban dari aktor besar yang berkontribusi terhadap pemanasan global.
“Masalah ini tidak akan selesai kalau kita tidak menghentikan krisis iklim,” kata Arif.
Sidang perdana akan berlangsung pekan depan, tepatnya Rabu 3 September 2025. Putusan mungkin baru keluar setelah keduanya kembali ke tanah air.
Namun, perjalanan mereka ke Swiss sudah lebih dari sekadar gugatan hukum—ia adalah seruan keras dari sebuah pulau kecil di utara Jakarta kepada dunia: jangan biarkan kami tenggelam.***