HUKAMANEWS GreenFaith - Dampak perubahan iklim semakin nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat. Salah satu ancaman serius yang kini menghantui adalah krisis pangan.
Ironisnya, di tengah meningkatnya urgensi tindakan adaptasi dan mitigasi, ruang partisipasi publik yang seharusnya menjadi solusi, justru semakin menyempit. Situasi ini semakin memperparah ketimpangan, menjauhkan keadilan iklim dari kenyataan.
Potret Krisis Iklim: Desa Tenggelam dan Nelayan Terpuruk
Kasus tenggelamnya Desa Bedono di Demak, Jawa Tengah, hanyalah salah satu dari banyak bukti nyata dampak perubahan iklim. Menurut Parid Ridwanudin, aktivis GreenFaith Indonesia, yang sebelumnya pernah duduk sebagai Manajer Kampanye Pesisir WALHI, sejak tahun 2010 hingga 2019, Indonesia kehilangan empat desa akibat kenaikan muka air laut.
Lebih dari itu, nelayan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca, kini harus menghadapi ketidakpastian iklim. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah nelayan berkurang sebanyak 330 ribu, menyisakan 1,83 juta orang pada tahun 2019. Cuaca yang tak terduga membuat mereka hanya bisa melaut sekitar 180 hari dalam setahun.
“Kondisi ini bisa memicu krisis pangan laut di masa depan,” ungkap Parid.
Jika tak ada tindakan nyata, lebih dari 12.000 desa pesisir dan 86 pulau kecil di Indonesia diprediksi akan tenggelam. Pada akhirnya, masyarakat pesisir akan menjadi pengungsi iklim (climate refugee), dan generasi mendatang di tahun 2050 akan menghadapi ancaman besar: krisis pangan dan kenaikan muka air laut.
Keadilan Iklim: Kritik atas Ketimpangan Global
Keadilan iklim adalah kritik terhadap model pembangunan yang sering kali mengabaikan kelompok rentan. Sejak dekade 1990-an, gerakan ini terus menyuarakan pentingnya memasukkan elemen keadilan dalam kebijakan iklim global.
Salah satu tonggak penting adalah deklarasi “Climate Justice Now!” di Bali pada 2007. Seruan ini menyoroti ketimpangan dampak krisis iklim yang lebih berat dirasakan oleh kelompok miskin, meskipun mereka adalah pihak yang paling sedikit berkontribusi pada emisi karbon.
Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Torry Kuswardono, menjelaskan bahwa keadilan iklim kini telah menjadi bagian dari dokumen resmi IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dalam Assessment Report ke-6 yang dirilis pada 2023, IPCC menegaskan perlunya memperluas partisipasi publik untuk memastikan kebijakan iklim berdampak nyata bagi semua pihak.
“Keadilan iklim adalah solusi untuk mengikis ketimpangan sekaligus meningkatkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim,” ujar Torry.