Bandung Macet Makin Parah Bukan Takdir! Transportasi Publik Berkeadilan Bisa Cegah Krisis Iklim, tapi Siapa yang Peduli?

Muhammad Zulyadri dari Transport For Bandung menambahkan bahwa problemnya bukan cuma di kualitas, tapi juga di koordinasi antar lembaga.

“Jangankan adil, pelayanannya aja belum terintegrasi. Kalau minta perubahan, biasanya yang muncul malah lempar tanggung jawab,” katanya.

Sementara itu, Zulhamka Julyanto dari BILiC Indonesia mengangkat sudut pandang yang jarang dibahas: kelompok disabilitas.

Menurutnya, akses ke transportasi yang setara bukan cuma soal kenyamanan, tapi tentang produktivitas dan penghapusan stigma negatif.

Baca Juga: Tanpa Teknologi, Masyarakat Adat Ternyata Punya Cara Ampuh Jaga Bumi, Saatnya Kita Belajar dari Mereka untuk Solusi krisis iklim

“Teman-teman disabilitas bukan gak mau produktif, tapi sistemnya belum ramah. Naik ojek online pun mahal,” ujarnya.

Pernyataan-pernyataan ini memperjelas satu hal: isu transportasi publik itu bukan sekadar soal macet atau terlambat sampai tujuan.

Lebih dalam dari itu, ada dampak lingkungan, kesehatan, dan keadilan sosial yang ikut terlibat.

Kualitas udara yang buruk tak cuma bikin batuk-batuk, tapi juga membahayakan ibu hamil dan anak dalam kandungan.

Dan kalau ini terus dibiarkan, krisis iklim bukan sekadar wacana, tapi ancaman nyata.

Baca Juga: Sangurejo dan Revolusi Hijau dari Mimbar, Ketika Framing Agama Jadi Motor Aksi Lingkungan

Jadi, kenapa pemerintah belum serius? Apakah harus nunggu situasinya makin parah dulu baru bergerak?

Revitalisasi transportasi publik itu bukan pilihan, tapi keharusan.

Kita butuh sistem yang terintegrasi, ramah pengguna, dan adil untuk semua kalangan—termasuk anak muda, warga pinggiran, hingga penyandang disabilitas.

Karena kalau gak dimulai sekarang, siapa yang akan bertanggung jawab saat kualitas hidup makin memburuk?