PGI Tolak Mengelola Tambang, Berbeda dengan Muhammadiyah dan NU

Sejarah panjang pertambangan di Indonesia telah menunjukkan bagaimana masyarakat adat sering kali menjadi korban utama kebijakan ini. Konflik lahan, pencemaran lingkungan, hingga penggusuran paksa menjadi dampak nyata yang dirasakan oleh komunitas-komunitas adat di berbagai daerah.

Dalam konteks ini, PGI tidak ingin mengkhianati perjuangan mereka. Sebagai lembaga yang selama ini mendampingi masyarakat adat dalam melawan ketidakadilan, menerima izin tambang hanya akan menjadi bentuk kemunafikan moral yang sulit diterima.

Baca Juga: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Tablet Premium dengan Performa Superior dan Layar Spektakuler!

Berbeda dengan PBNU dan Muhammadiyah

Keputusan PGI menolak izin tambang ini berbeda dengan langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang telah menerima tawaran pemerintah. Namun, PGI tetap pada pendiriannya bahwa ormas keagamaan seharusnya tidak tersandera oleh kepentingan ekonomi yang berpotensi menggerus daya kritis dan suara profetis mereka.

Henrek Lokra, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, menegaskan bahwa dunia tambang bukanlah bagian dari tugas dan pelayanan PGI. "Kami menghargai niat baik pemerintah, tetapi kami tidak ingin terseret dalam mekanisme pasar yang bisa membungkam suara keadilan," kata Henrek.

Sikap PGI ini menjadi pesan kuat bagi organisasi masyarakat keagamaan lainnya untuk tidak mengabaikan tugas utama mereka dalam membina umat dan membela kepentingan rakyat. Dengan tetap menolak tawaran tambang, PGI membuktikan bahwa prinsip moralitas harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan strategis.

Baca Juga: Kasus Pagar Laut: Pemerintah Tidak Boleh Gegabah, Pahami Undang-Undang

Dalam dunia yang semakin pragmatis, di mana segala sesuatu diukur dari keuntungan ekonomi, PGI memilih untuk tetap berada di jalur perjuangan moral. Keputusan ini mungkin tidak populer, tetapi di tengah godaan besar untuk terlibat dalam bisnis tambang, PGI justru semakin menegaskan integritasnya.

Kini, pertanyaannya, apakah organisasi keagamaan lain siap melakukan hal yang sama?***