Misalnya, di Bandung dan Jawa Barat, TKD berkontribusi besar dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir. Jika pemangkasan tetap dilakukan, layanan publik bisa terancam tersendat.
Keputusan Menkeu Purbaya membatalkan pemangkasan TKD bisa menjadi turning point dalam arah kebijakan fiskal Indonesia.
Langkah ini bukan hanya soal menjaga harmoni pusat-daerah, melainkan juga mencerminkan visi pemerataan pembangunan.
DPR mendukung penuh keputusan tersebut, sementara publik menaruh harapan agar kebijakan ini konsisten dan tidak berubah mengikuti tarik-menarik politik anggaran.
Baca Juga: Eko Patrio Pilih Fokus Keluarga Usai Dinonaktifkan PAN, Nasib Politik Diserahkan ke Zulhas
Pada akhirnya, keberlanjutan pembangunan Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan pusat dan daerah. Jika daerah kuat, maka pondasi ekonomi nasional akan lebih kokoh.***
Artikel Terkait
Hasil Retret Ala Prabowo Pejabat Cuma Bisa Bikin Statement Gaduh dan Bodoh, Termasuk Saat Pejabat OJK Ganti Istilah Pinjol Jadi Pindar
Pikir - Pikir Dulu Tarik Pajak di Sektor Online, Rojali Rohana Juga Marak Bertebaran di E-commerce
Danantara Siapkan Skema Bereskan Beban Utang Whoosh di KAI
QRIS, Inklusi Keuangan untuk UMKM di Tengah Ancaman Keamanan Digital
Airlangga Tanggapi Isu PHK Gudang Garam, Modernisasi Industri Jadi Sorotan