Indonesia Resmi Gabung BRICS, Trump Ketar-ketir, Apa yang Sebenarnya Terjadi di KTT Rio de Janeiro?

HUKAMANEWS - Forum ekonomi internasional BRICS kembali jadi sorotan global setelah pertemuan puncaknya digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada Juli 2025.

Konferensi ini bukan sekadar ajang diplomasi, tapi juga panggung unjuk kekuatan Global South yang membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlihat mulai waspada.

Apalagi, Indonesia hadir dengan status resmi sebagai anggota baru BRICS.

Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam forum bergengsi itu, didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

Baca Juga: Trump Ancam Akan Membebani Ekstra Tarif 10% pada Negara yang Mengikuti Kebijakan Anti Amerika, yang Diusung BRICS

Kehadiran Indonesia dinilai memperkuat posisi BRICS dalam mendorong tatanan dunia yang lebih adil, inklusif, dan bebas dari dominasi blok barat.

Tema utama pertemuan kali ini adalah Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance, yang mempertegas arah forum ke kawasan selatan dunia.

Ini jadi sinyal kuat bahwa negara-negara berkembang kini serius membentuk poros baru dalam tatanan global.

Menurut Airlangga, pertemuan itu menghasilkan dokumen penting berupa Leaders' Declaration yang memuat sederet kesepakatan strategis.

Salah satu poin utamanya adalah komitmen untuk memperkuat multilateralisme dan mendorong reformasi dalam tata kelola global.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Sinyal Kuning, Apindo Desak Pemerintah Buat Strategi Adaptif

Forum ini juga mendorong perdamaian, stabilitas dunia, serta kerja sama internasional dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan.

Bagi Indonesia, hal ini menjadi peluang besar untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat daya saing produk nasional di tingkat global.

Airlangga menyebut, keanggotaan Indonesia di BRICS sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Lewat forum ini, Indonesia punya panggung untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan memperluas jangkauan diplomasi ekonominya.