HUKAMAEWS - Keputusan pemerintah untuk membatasi distribusi elpiji 3 kg melalui pengecer sejak 1 Februari 2025 seharusnya menjadi langkah strategis dalam menata subsidi agar tepat sasaran. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Antrean panjang, keluhan masyarakat, bahkan dugaan korban jiwa akibat kebijakan ini menunjukkan satu hal: niat baik saja tidak cukup, harus dibarengi dengan eksekusi yang matang.
Pengamat hukum dan politik Dr Pieter C Zulkifli, SH., MH, dalam analisis politiknya menyebut bahwa banyak pelajaran politik berharga yang bisa dipetik dari kisruh elpiji 3 kg di bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengatakan bahwa kebijakan publik yang kurang perhitungan justru bisa menjadi boomerang bagi jalannya pemerintahan. Di sisi lain Pieter mengingatkan, kebijakan-kebijakan yang terkesan demonstratif dan tanpa mitigasi dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melemahkan kepemimpinan Prabowo Subianto.
Berikut ini catatan lengkapnya.
***
SEJAK awal, banyak pihak menunggu bagaimana Prabowo akan menjalankan pemerintahannya. Harapan besar disematkan pada kepemimpinan yang kuat, namun ada juga kekhawatiran bahwa gaya militeristiknya akan menjadi tantangan tersendiri. Peristiwa kisruh elpiji ini bisa menjadi cerminan bagaimana kebijakan yang terburu-buru dapat memperkeruh situasi dan bahkan menciptakan kesan bahwa pemerintahan baru tidak siap menghadapi persoalan teknis di lapangan.
Baca Juga: KPK Mandek Bongkar Korupsi Jampidsus, Nyali Ciut Hadapi Pejabat Kejagung?
Kita tidak bisa menutup mata bahwa keputusan seperti ini membuka celah bagi lawan politik atau kelompok tertentu untuk menggiring opini negatif. Ketika masyarakat dibuat resah, mereka tidak hanya menyalahkan kementerian terkait, tetapi juga mengarahkan kritik kepada presiden sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi.
Situasi ini mengingatkan pada peringatan Sun Tzu: "Strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan."
Jika kebijakan seperti ini terus berulang, maka kebisingan publik bisa menjadi titik awal dari melemahnya kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Prabowo.
Dalam dunia politik dan pemerintahan, kebijakan publik tidak cukup hanya dengan tujuan yang baik. Cara penerapannya harus dikomunikasikan dengan jelas, disosialisasikan secara luas, serta memiliki mitigasi risiko yang matang.
Baca Juga: Terbongkar! Kenapa Hasto Rela Talangi Suap Harun Masiku? KPK Ungkap Fakta Mengejutkan
Kasus pelarangan pengecer menjual elpiji 3 kg ini adalah contoh nyata bagaimana kurangnya sosialisasi menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Padahal, jika kebijakan ini dikawal dengan baik—melalui tahapan uji coba, pendataan penerima subsidi yang lebih akurat, serta komunikasi yang lebih transparan—situasi bisa dikendalikan tanpa menimbulkan gejolak.
Alih-alih menciptakan stabilitas, kebijakan ini justru menimbulkan keresahan. Kebutuhan akan gas bukan sekadar soal subsidi, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Warga yang bergantung pada pengecer untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tiba-tiba dipaksa untuk membeli di pangkalan resmi, yang jumlahnya terbatas. Ini bukan hanya persoalan teknis, tapi juga psikologis.
Kebijakan yang memperumit kehidupan rakyat hanya akan menambah beban sosial dan berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintahan. Jika kebijakan-kebijakan seperti ini terus terjadi, bukan tidak mungkin narasi "pemerintahan Prabowo gagal melindungi rakyat kecil" akan semakin menguat.