HUKAMANEWS - Dongkel mendongkel kursi ketua umum ternyata tak hanya terjadi di partai politik. Di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pun demikian. Sudah berkali-kali perebutan nakhoda Kadin terjadi, sesering itu pula kita melihat campur tangan politikus dan penguasa terhadap organisasi para pengusaha tersebut. Sehingga tak salah bila ada anggapan bahwa siapa pun yang menang atau kalah dalam perseteruan tersebut tak bakal mengubah citra Kadin sebagai kartel pengusaha yang berkongsi dengan elite politik dalam memuluskan kepentingan masing-masing.
Dalam catatan analisis terbarunya, pengamat politik Dr. Pieter C Zulkifli, SH., MH., menyibak hubungan gelap antara penguasa dengan pengusaha demi memuluskan tujuan masing-masing, sementara rakyat hanya menjadi obyek derita. Menurut Pieter, hukum di negeri ini masih berpihak kepada siapa saja yang bisa merubah hukum itu sendiri, karena cara kerja kekuasaan masih saja suka-suka. Di sisi lain, kebenaran dan keadilan selalu diabaikan. Berikut ini tulisan lengkapnya.
***
POLEMIK yang mengiringi drama pendongkelan Arsjad Rasjid dari jabatannya sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada pertengahan September 2024 mengguncang dunia politik dan bisnis di Indonesia. Dengan masa jabatan yang seharusnya berakhir pada 2026, Arsjad secara mendadak digeser oleh kubu Anindya Bakrie, memunculkan tanda tanya besar terkait keberlanjutan rivalitas politik Pilpres 2024 yang tampaknya belum sepenuhnya mereda. Tidak hanya itu, pertarungan di tubuh Kadin ini juga menguak hubungan erat antara penguasa dan pengusaha, yang secara diam-diam saling menopang demi kepentingan masing-masing.
Baca Juga: Gempa Bandung, Kenali Sesar Garsela dan Pentingnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam!
Kadin, yang selama ini menjadi rumah bagi kongsi para pengusaha, kini terpecah menjadi dua kubu. Kubu Anindya mengklaim bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar untuk menggantikan Arsjad merupakan respons atas keinginan pengurus daerah yang menginginkan organisasi yang lebih "netral." Namun, kubu pendukung Arsjad menilai ini sebagai kudeta yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin, dengan fokus utama pada aspek politis.
Kudeta Berkedok Kepentingan Bisnis
Fenomena perebutan kekuasaan di tubuh Kadin bukanlah hal baru. Dari sejarah panjang sejak 1950-an hingga kini, Kadin sering menjadi medan pertarungan para elite bisnis yang ingin mendekat pada lingkaran kekuasaan. Dalam kasus terkini, Arsjad Rasjid, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024, dipaksa mundur oleh Anindya Bakrie, yang didukung oleh kalangan politisi dan pejabat yang dekat dengan Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024.
Peran pemerintah dalam konflik ini sangat terasa, meskipun klaim dari Menteri Hukum dan HAM bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam urusan internal Kadin. Kehadiran beberapa menteri dan politisi senior di kubu Anindya menegaskan bahwa rezim baru mendukung transisi ini. Dengan latar belakang ini, muncul spekulasi bahwa Munaslub Kadin bukanlah sekadar proses demokrasi internal, melainkan ajang politik terselubung yang diarahkan untuk mengamankan kepentingan kelompok-kelompok tertentu menjelang peralihan kekuasaan.
Pengaruh Kuat Penguasa dalam Struktur Kadin?
Peran Kadin yang strategis sebagai mitra pemerintah dalam bidang perekonomian membuat posisi ketuanya menjadi sangat penting. Kadin berfungsi sebagai jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan, yang membuat siapapun yang menjabat sebagai Ketua Umum harus selaras dengan kepentingan pemerintah.
Perubahan kepemimpinan ini tidak hanya memengaruhi struktur organisasi, tetapi juga memberi dampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional. Sebuah organisasi yang terpecah, apalagi bila dipimpin oleh dua kubu yang saling berseteru, akan mengganggu aliran aspirasi dari pelaku usaha kepada pemerintah, yang pada akhirnya memengaruhi investasi serta pertumbuhan ekonomi.
Tidak hanya pelaku usaha dalam negeri, komunitas investor internasional pun mulai waspada. Kadin yang selama ini menjadi mediator utama dalam berbagai kerja sama ekonomi bisa kehilangan kredibilitasnya di mata para investor asing. Reputasi yang selama ini dibangun melalui peran strategis Kadin dalam proyek-proyek besar, seperti transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, kini terancam.