Keadilan Fiskal dan Martabat Demokrasi

Baca Juga: Main Domino Bareng Azis Wellang, Menteri Karding Ikuti Jejak Raja Juli Lakukan Klarifikasi

Pada akhirnya, keadilan fiskal bukan sekadar urusan angka dalam APBN. Ia adalah soal martabat demokrasi. Demokrasi akan kehilangan jiwa bila pejabat terus mempertahankan privilese yang menjauhkan diri dari rakyat.

Momen krisis hari ini seharusnya menjadi titik balik. Jika pejabat berani memangkas hak istimewa mereka sendiri, bukan hanya rakyat yang akan merasa terobati, tetapi juga demokrasi akan kembali bernyawa. Luka rakyat hanya bisa sembuh dengan keberanian elite mereformasi dirinya.

Sebab, demokrasi sejati lahir bukan dari janji, melainkan dari kesediaan pejabat merasakan hal yang sama dengan rakyat: sama membayar pajak, sama menanggung beban hidup, dan sama tunduk pada hukum.***