HUKAMANEWS - Dalam proposal kebijakan baru yang berani, OpenAI telah menggambarkan perusahaan AI Tiongkok DeepSeek sebagai "subsidi negara" dan "dikendalikan negara."
OpenAI mendesak pemerintah AS untuk mempertimbangkan pelarangan model AI-nya.
Proposal tersebut juga menyerukan pembatasan pada semua model kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh organisasi, yang didukung oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Rekomendasi kebijakan tersebut diajukan sebagai bagian dari inisiatif "Rencana Aksi AI" Pemerintahan Trump.
OpenAI berpendapat bahwa model-model DeepSeek, termasuk model "penalaran" R1-nya, menimbulkan risiko keamanan karena hukum Tiongkok mengharuskan perusahaan untuk membagikan data pengguna atas permintaan pemerintah.
OpenAI menyarankan bahwa pelarangan penggunaan model AI yang diproduksi di RRC di negara-negara yang diklasifikasikan sebagai "Tingkat 1" berdasarkan aturan ekspor Pemerintahan Biden akan membantu mencegah pelanggaran privasi, pencurian kekayaan intelektual, dan ancaman keamanan lainnya.
Namun, OpenAI belum mengklarifikasi apakah kekhawatirannya berlaku untuk antarmuka pemrograman aplikasi (API) AI DeepSeek, model sumber terbuka, atau keduanya.
Model terbuka DeepSeek digunakan secara luas dan tidak mengandung mekanisme bawaan yang dapat memungkinkan pemerintah Tiongkok mengakses data pengguna.
Perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Perplexity, dan Amazon telah mengintegrasikan model DeepSeek ke dalam platform mereka, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kepraktisan larangan potensial.
Tuduhan pelanggaran aturan dan hubungan dengan pemerintah OpenAI sebelumnya menuduh DeepSeek "menyaring" pengetahuan dari modelnya sendiri, yang menurutnya melanggar ketentuan layanannya.
Namun, tuduhan ini tidak menghentikan DeepSeek untuk mendapatkan daya tarik di industri AI.
Klaim terbaru—bahwa DeepSeek didanai dan dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok menandai peningkatan signifikan dalam upaya OpenAI untuk membatasi pengaruh perusahaan tersebut.