Namun, hanya tujuh orang yang kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
KPK memiliki batas waktu satu kali dua puluh empat jam sesuai Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.
Fakta bahwa rumah Kajari Kabupaten Bekasi ikut disegel menempatkan kasus ini pada spektrum yang lebih luas.
Pengamat hukum menilai, keterlibatan atau dugaan keterkaitan aparat kejaksaan dalam OTT daerah merupakan alarm serius bagi sistem penegakan hukum.
Sepanjang 2025, KPK tercatat melakukan setidaknya sebelas operasi tangkap tangan di berbagai wilayah Indonesia.
Rangkaian OTT tersebut mencerminkan pola korupsi yang dominan pada sektor pengadaan proyek, perizinan, dan pemanfaatan kewenangan jabatan.
Beberapa OTT besar KPK sepanjang 2025 meliputi:
- OTT di Ogan Komering Ulu yang menjerat anggota DPRD dan pejabat PUPR.
- OTT proyek jalan di Sumatera Utara.
- OTT proyek rumah sakit di Sulawesi Tenggara.
- OTT kerja sama kawasan hutan di Jakarta.
- OTT sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
- OTT Gubernur Riau terkait dugaan pemerasan.
- OTT Bupati Ponorogo terkait proyek dan pengurusan jabatan.