Salah satu fokus utama berada di Direktorat Jenderal Pajak yang mulai membenahi sistem CoreTax.
Perbaikan sistem ini diharapkan mampu menutup celah kepatuhan dan memperluas basis pajak secara lebih akurat dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengawasan di lapangan.
Purbaya menyebut penggunaan AI dalam pengawasan berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara dalam jumlah signifikan.
Baca Juga: Bukan Soal Nilai, Guru Surabaya Tantang UU Sisdiknas di MK demi Lingkungan Hidup Masuk Mapel Wajib
“Harusnya ke depan akan membaik terus, dari perbaikan AI saja kita bisa dapat minimal Rp1 triliun,” ungkapnya.
Ia menilai proyeksi Bank Dunia cenderung menggunakan pendekatan ceteris paribus, yakni asumsi bahwa faktor kebijakan tidak berubah.
Padahal, dalam praktiknya, pemerintah Indonesia justru sedang melakukan berbagai penyesuaian untuk merespons tekanan fiskal dan kebutuhan pembangunan.
Dalam konteks global, banyak negara berkembang menghadapi tekanan defisit akibat perlambatan ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, serta biaya pembiayaan utang yang meningkat.
Namun Indonesia dinilai masih memiliki ruang fiskal yang relatif terjaga dibandingkan negara peers di kawasan.
Baca Juga: Jejak Rp 200 M Bank BJB: KPK Menyisir Aliran Dana ke Ridwan Kamil
Data historis menunjukkan Indonesia mampu menjaga defisit di bawah tiga persen bahkan di tengah tekanan besar pasca pandemi.
Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan pasar dan publik terhadap pengelolaan fiskal nasional.
Purbaya juga menekankan bahwa konsistensi kebijakan dan disiplin anggaran menjadi kunci menjaga kredibilitas APBN.
Ia optimistis jajaran pengelola fiskal mampu menjaga keseimbangan antara belanja prioritas dan keberlanjutan keuangan negara.