Selain faktor ekonomi lokal, kurangnya edukasi juga berperan.
Bupati Dian pun menginstruksikan camat dan kepala desa meningkatkan sosialisasi agar warga berkonsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja sebelum berangkat.
Langkah pencegahan menjadi penting mengingat langsung menangani setelah korban terjebak jauh lebih sulit, melelahkan, dan berisiko.
Kasus TPPO di Kuningan menjadi pelajaran mahal bahwa mimpi ekonomi sering disusupi jebakan kejahatan.
Satu keputusan menerima tawaran tanpa verifikasi dapat berubah menjadi petaka lintas negara.
Baca Juga: Johan Budi Kritik Keras Amnesti Hasto: Rekonsiliasi Politik Tidak Bisa Menunggangi Kasus Korupsi?
Pemerintah dan masyarakat perlu berjalan beriringan membangun benteng informasi.
Upaya Pemkab Kuningan mempercepat pemulangan korban patut diapresiasi.
Namun penyelesaian jangka panjang bukan hanya memulangkan, tetapi memutus mata rantai perekrut dan meningkatkan literasi digital lowongan kerja.
Bagi masyarakat, aturan dasar ini harus melekat:
Tidak ada pekerjaan di luar negeri yang mudah, tanpa keahlian, dan bergaji besar.
Sebelum berangkat, pastikan jalur legal, konsultasi resmi, dan verifikasi dokumen tenaga kerja.***