Fokus 12 Bulan: Perbaikan Total atau Konsekuensi Eksternal
Menkeu menegaskan bahwa setahun ke depan akan menjadi masa evaluasi besar bagi DJBC.
Jika reformasi terbukti berjalan dan kinerja membaik, kewenangan kepabeanan tidak akan dialihkan ke pihak eksternal.
Namun bila stagnan, opsi penggunaan instansi atau perusahaan lain masih terbuka.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ragu mengambil tindakan drastis demi memperbaiki layanan publik.
Di sisi lain, langkah ini juga dapat meningkatkan kepercayaan investor jika mampu meminimalkan potensi kebocoran penerimaan negara.
Ancaman Serius atau Strategi Komunikasi Publik?
Para pengamat menilai ancaman Purbaya kemungkinan besar merupakan strategi komunikasi publik untuk membangun tekanan sekaligus dukungan.
Dengan isu korupsi dan penyelundupan yang tidak pernah benar-benar hilang, langkah “menggertak” ini dapat membawa efek psikologis yang kuat tanpa harus mengambil tindakan ekstrem.
Baca Juga: Gus Yahya Dipecat dari Kursi Ketum PBNU, Tapi Menolak Mundur: Drama Internal Makin Memanas
Namun demikian, tantangan terbesar tetap ada pada eksekusi.
Digitalisasi tidak akan cukup tanpa konsistensi penegakan hukum dan pembenahan budaya kerja.
Jika reformasi ini berhasil, Bea Cukai berpotensi menjadi institusi yang jauh lebih kredibel dan efisien dalam melindungi perdagangan nasional.
Reformasi DJBC Jadi Barometer Keseriusan Pemerintah
Ancaman pembekuan Bea Cukai menandai babak baru reformasi institusional di sektor kepabeanan.
Langkah ini sekaligus menguji kemampuan pemerintah dalam menata ulang lembaga strategis yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.
Fokus perbaikan selama 12 bulan ke depan akan menjadi indikator apakah ancaman ini hanya strategi retorika atau benar-benar langkah menuju transformasi besar.
Pada akhirnya, publik berharap reformasi ini tidak berhenti pada wacana, tetapi berbuah pada pelayanan kepabeanan yang bersih, modern, dan berintegritas tinggi.***