HUKAMANEWS – Reformasi Polri kini memasuki babak baru setelah tim Komisi Reformasi Polri resmi dibentuk oleh dua pihak: versi internal Polri dan versi Presiden Prabowo.
Langkah ini memunculkan optimisme publik akan hadirnya perubahan nyata dalam tubuh kepolisian.
Namun, Ketua Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia (DIKPI), Kombes Pol Dr. Dedy Tabrani, menegaskan bahwa reformasi sejati bukan sekadar pembenahan struktur organisasi, melainkan perubahan pada aktivitas dan budaya pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Dedy, tantangan utama Polri saat ini terletak pada bagaimana polisi berinteraksi, melayani, dan menegakkan hukum secara manusiawi di lapangan.
“Yang perlu direformasi itu bukan institusinya, tapi aktivitas kepolisiannya,” tegasnya dalam forum Jaringan Pemred Promedia (JPP) di Jakarta, Selasa (11/11/2025) malam.
Reformasi Polri: Fokus pada Policing, Bukan Police
Dedy Tabrani memaparkan bahwa reformasi kepolisian memiliki dua dimensi besar: police dan policing.
“Polisi sebagai institusi disebut police, sementara aktivitasnya disebut policing. Nah, yang bermasalah itu bukan di police-nya, tapi di policing-nya,” ujarnya.
Ia menekankan, masalah mendasar sering kali muncul pada aspek pelayanan publik. Contohnya, ketika masyarakat membutuhkan pelayanan cepat, justru harus menunggu hingga berbulan-bulan.
“Yang salah itu aktivitasnya, bukan organisasinya. Pelayanan yang buruk itu bagian dari policing yang harus direformasi,” tambahnya.
Dengan demikian, Dedy menilai bahwa arah reformasi seharusnya difokuskan pada perubahan perilaku, tata kerja, dan etos pelayanan personel kepolisian di lapangan. “Kalau policing-nya berubah, kepercayaan publik otomatis meningkat,” katanya.
Polri Sudah Baik Secara Organisasi
Meski menyoroti aspek pelayanan, Dedy mengapresiasi reformasi kelembagaan Polri yang sudah berjalan sejak 1998.