Dugaan sementara, sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan ikut bermain dalam skema pengaturan kuota tersebut.
Dari BPK hingga Pansus DPR, Sorotan Makin Menguat
Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian lembaga antirasuah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya telah diajak KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara, sementara Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI menemukan berbagai kejanggalan lain di lapangan.
Pansus menyoroti sistem pembagian kuota yang tidak transparan, serta dugaan adanya “jatah istimewa” bagi kelompok tertentu.
Temuan DPR memperkuat persepsi publik bahwa tata kelola ibadah haji di Indonesia masih belum bersih dari praktik rente dan kepentingan politik.
“Pelanggaran aturan pembagian kuota ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan dan hak jamaah,” ujar seorang anggota Pansus yang enggan disebutkan namanya.
Publik pun berharap penyidikan ini tidak berhenti pada pejabat teknis. Banyak yang menilai KPK perlu menelusuri rantai tanggung jawab hingga level pengambil kebijakan tertinggi di Kementerian Agama.
Kasus korupsi haji selalu menimbulkan sensitivitas tinggi di masyarakat. Ibadah haji yang seharusnya menjadi perjalanan spiritual justru kerap dijadikan ladang kepentingan ekonomi dan politik.
Menurut pengamat kebijakan publik Teguh Santosa, korupsi dalam pengelolaan haji tidak hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Ketika kuota diatur demi kepentingan bisnis, bukan pelayanan jamaah, maka nilai ibadah itu sendiri jadi tercemar,” ujarnya saat dihubungi terpisah.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari biaya tinggi, antrean panjang, hingga fasilitas yang tidak sesuai janji.
Penegakan Hukum dan Harapan Publik
KPK menegaskan akan terus memanggil saksi-saksi kunci untuk mengurai peran masing-masing pihak.