Khusus di tingkat daerah seperti Jawa Barat dan Bandung, penerapan disiplin anggaran terbukti mempercepat berbagai program sosial dan infrastruktur publik.
Jika tata kelola daerah lain bisa meniru pola ini, maka sinergi fiskal nasional akan semakin kuat.
Pernyataan tegas Menkeu Purbaya bukan hanya bentuk klarifikasi terhadap kritik daerah, tetapi juga pengingat pentingnya data yang kredibel dan kebijakan berbasis bukti dalam tata kelola keuangan negara.
Ke depan, Kemenkeu berencana memperluas sistem digitalisasi pengelolaan dana daerah agar proses verifikasi dan pelaporan lebih transparan dan real-time.
Dengan langkah ini, publik diharapkan dapat merasakan manfaat nyata dari setiap rupiah uang negara, sesuai dengan prinsip
“APBN untuk rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas.”***