Meski demikian, Purbaya mengakui masih terdapat sejumlah daerah yang belum optimal dalam pengelolaan anggaran daerah, baik dari sisi perencanaan, pelaporan, maupun realisasi.
Sebagai langkah solutif, Kemenkeu berkomitmen memperkuat pendampingan teknis kepada pemerintah daerah.
Tujuannya agar tata kelola keuangan daerah semakin efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong sinergi fiskal antara pusat dan daerah.
Baca Juga: Onadio Leonardo & Istri Diciduk Polisi, Ditemukan Ganja dan Sisa Ekstasi di Rumah Mewah Rempoa!
Pasalnya, data Kemenkeu per September 2025 menunjukkan bahwa dana pemda yang masih mengendap di bank mencapai ratusan triliun rupiah, yang seharusnya bisa segera dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Sejumlah pengamat ekonomi pun sebelumnya mengingatkan soal potensi moral hazard akibat lambatnya penyerapan anggaran daerah.
Fenomena ini berisiko menghambat program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pengendalian inflasi daerah.
Komitmen Transparansi dan Dampak bagi Masyarakat
Purbaya menegaskan, optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat dan daerah harus benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menekankan pendekatan baru yang lebih kolaboratif, bukan sekadar administratif.
Baca Juga: Lautan Massa di Pati! Ribuan Warga Geruduk Alun-Alun Desak DPRD Lengserkan Bupati Sudewo
“Ketika saya datang ke kementerian atau lembaga, bukan untuk mengganggu kebijakan mereka, tetapi untuk memastikan uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Langkah ini sejalan dengan semangat transparansi fiskal dan akuntabilitas publik yang ditekankan pemerintah.
Dalam konteks ekonomi nasional, validitas data keuangan daerah juga menjadi fondasi penting bagi kebijakan fiskal adaptif, terutama menghadapi ketidakpastian ekonomi global.