HUKAMANEWS – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), melontarkan peringatan tegas kepada pihak Aqua terkait operasional truk pengangkut galon yang diduga melebihi kapasitas atau over dimension over loading (ODOL).
Dalam inspeksi mendadaknya (sidak) ke pabrik Aqua di Subang, KDM mengancam tidak akan memperpanjang izin pengambilan air tanah jika perusahaan tak segera memperbaiki sistem transportasinya.
Masalah ini mencuat setelah KDM menemukan truk-truk pengangkut galon Aqua yang dinilai berlebihan muatan dan menyebabkan kerusakan jalan di sekitar kawasan industri.
Baca Juga: Ironi Persidangan Kasus Suap Hakim CPO: Ketika Hakim Tipikor Mengadili Temannya yang Juga Hakim
Menurutnya, praktik tersebut bukan hanya melanggar aturan, tapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan serta menambah beban biaya perawatan infrastruktur daerah.
“Kalau remnya sudah blong, itu artinya spesifikasi kendaraan sudah tidak sesuai standar. Ini membahayakan sopir dan pengguna jalan lain,” ujar KDM dalam video yang diunggah di kanal YouTube resminya, Sabtu (24/10/2025).
KDM Tegaskan Armada Aqua Wajib Gunakan Truk Sumbu Dua
Dalam sidaknya, KDM meminta agar semua kendaraan pengangkut air mineral dari pabrik Aqua menggunakan truk sumbu dua sesuai peraturan.
Ia juga menyoroti bahwa selama ini, hanya kendaraan milik Aqua yang masih menggunakan truk besar di jalur tersebut setelah tambang-tambang lokal ditutup.
Baca Juga: Budi Arie dan Jokowi Bertemu di Solo, Bahas Projo hingga Singgung Arah Politik Ridwan Kamil
“Kalau sumbu yang gede itu nanti jadi bahan iri. Sekarang sudah nggak ada lagi mobil tambang, tapi mobil Aqua masih lalu-lalang dengan bobot tinggi,” tegasnya.
Ia menambahkan, sudah ada tiga insiden rem blong dari kendaraan berat yang mengangkut galon, menandakan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap armada yang digunakan.
Aqua Akui Truk Bukan Milik Perusahaan, Tapi Distributor
Menanggapi hal itu, perwakilan Aqua yang mendampingi KDM menjelaskan bahwa armada truk tersebut bukan milik perusahaan, melainkan milik pihak distributor yang bekerja sama dengan mereka.
Namun KDM menilai, pihak Aqua tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengatur mitranya agar mematuhi standar keselamatan dan kapasitas muatan.