Opsi lain adalah penyertaan modal baru (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) agar perusahaan memiliki kapasitas keuangan yang lebih sehat.
Dengan begitu, beban bunga dan kewajiban utang dapat ditekan secara proporsional.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity, atau memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain—di mana infrastrukturnya milik pemerintah,” kata Dony menjelaskan.
Warisan Jokowi yang Menjadi Beban Baru?
Proyek Kereta Whoosh memang menjadi kebanggaan era Jokowi karena menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara.
Namun di sisi lain, proyek ini juga menuai kritik karena membengkaknya biaya investasi dan utang yang menumpuk.
Kini, ketika kepemimpinan beralih, muncul perdebatan baru tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas beban keuangan tersebut.
Menurut sejumlah pengamat ekonomi, keputusan Purbaya untuk tidak menalangi utang proyek Whoosh adalah langkah realistis dan mencerminkan disiplin fiskal.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga bisa menjadi ujian bagi kemampuan holding BUMN Danantara dalam membuktikan kapasitasnya mengelola aset strategis tanpa terus mengandalkan negara.
Di media sosial, publik banyak yang mendukung langkah tegas Purbaya. Warganet menilai, sudah saatnya proyek besar milik negara dikelola dengan transparan dan profesional, tanpa selalu mengandalkan “bantuan” APBN setiap kali mengalami kesulitan finansial.
“Kalau waktu untung enggak pernah bagi-bagi, tapi giliran rugi minta ke APBN. Udah enggak zamannya,” tulis seorang pengguna X (Twitter).
Beberapa ekonom juga mengingatkan bahwa utang proyek infrastruktur sebaiknya diselesaikan melalui restrukturisasi korporasi, bukan bailout negara. Hal ini penting agar ke depan, proyek strategis bisa lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.
Sikap hati-hati Purbaya sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal Indonesia.