HUKAMANEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana APBN untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang kini dikenal dengan nama Kereta Whoosh, warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, uang negara lebih baik diarahkan untuk menggerakkan sektor riil dan memperkuat ekonomi rakyat, bukan menutup lubang keuangan proyek infrastruktur besar yang seharusnya bisa dikelola oleh badan usaha.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025), Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa tanggung jawab atas utang jumbo proyek tersebut kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), selaku holding BUMN yang menaungi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri. Rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka jangan ke kita lagi. Kalau enggak, ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” tegas Purbaya.
Fokus APBN untuk Ekonomi Produktif
Purbaya menilai, kebijakan fiskal yang bijak harus fokus pada sektor yang menghasilkan nilai tambah, bukan menutup risiko bisnis.
Menurutnya, tidak adil jika APBN menanggung beban utang proyek Kereta Whoosh, sementara dividen dari BUMN yang terkait justru masuk ke kas BPI Danantara, bukan ke kas negara.
“Ini kan sudah dipisahkan antara swasta dan pemerintah. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau susah pemerintah,” ujarnya dengan nada tegas.
Sikap ini sekaligus menjadi sinyal perubahan paradigma pengelolaan proyek infrastruktur strategis nasional (PSN) pasca-era Jokowi.
Pemerintah di bawah Purbaya tampak lebih berhati-hati dan menuntut akuntabilitas korporasi BUMN agar tidak bergantung pada uang rakyat.
BPI Danantara Siapkan Skema Alternatif
Sebelumnya, COO BPI Danantara Dony Oskaria mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sejumlah skema penyelamatan keuangan proyek Whoosh.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengubah model bisnis KCIC menjadi “asset-light”, di mana infrastruktur proyek diserahkan kepada pemerintah, sementara KCIC hanya berperan sebagai operator.