Kasus dugaan pemalsuan ijazah Jokowi sebenarnya bukan hal baru. Isu ini telah muncul sejak masa kampanye 2014 dan kembali mencuat pada Pilpres 2024 setelah Gibran maju sebagai calon wakil presiden.
Namun hingga kini, belum ada bukti hukum sahih atau hasil investigasi resmi yang membenarkan adanya pemalsuan dokumen tersebut.
Meski begitu, publik tetap menuntut transparansi. Warganet di platform X (Twitter) bahkan ramai menyerukan tagar #IjazahAsliAtauPalsu, meminta pemerintah dan lembaga terkait membuka dokumen akademik secara publik untuk mengakhiri spekulasi panjang ini.
Beberapa pengamat menilai langkah Prabowo menolak “melindungi” Jokowi justru memperlihatkan upaya membangun kepercayaan publik (trust rebuilding) setelah masa transisi pemerintahan.
Sikap tegas itu bisa dibaca sebagai sinyal bahwa era politik transaksional sedang berakhir, dan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Dalam konteks politik nasional, isu ijazah Jokowi-Gibran muncul di tengah sorotan terhadap konsolidasi kekuasaan pasca-pelantikan kabinet baru di bawah pemerintahan Prabowo.
Banyak yang menilai isu ini dimunculkan kembali untuk mengguncang stabilitas politik dan menguji posisi Prabowo dalam menjaga keseimbangan antara loyalitas dan integritas.
Menurut analis politik Universitas Padjadjaran, Dr. Rini Andayani, sikap Prabowo yang menolak melindungi Jokowi adalah bagian dari strategi menjaga kredibilitas pemerintahan baru.
“Prabowo paham bahwa kredibilitas pemerintahannya di mata publik sangat bergantung pada transparansi dan penegakan hukum. Menjauh dari kasus kontroversial seperti ini justru memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tegas dan rasional,” ujar Rini saat dihubungi, Minggu (12/10/2025).
Selain itu, muncul dugaan bahwa isu ijazah ini juga digunakan oleh kelompok oposisi untuk menekan legitimasi politik keluarga Jokowi, terutama setelah Gibran menempati posisi strategis dalam pemerintahan.
Bila benar Prabowo menolak intervensi dalam kasus ini, maka langkah tersebut bisa menjadi ujian awal kepemimpinannya.
Publik menanti apakah pemerintahan baru benar-benar menegakkan prinsip keadilan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap mantan kepala negara.
Namun di sisi lain, bila isu ijazah Jokowi dan Gibran terbukti tidak berdasar, maka penyebaran informasi ini juga bisa berdampak buruk terhadap reputasi akademik dan moral kedua tokoh tersebut.