HUKAMANEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belakangan menjadi sorotan.
Meski memiliki manfaat strategis bagi pemenuhan gizi anak bangsa, program ini ternyata rawan disusupi kepentingan segelintir pihak.
Analis kebijakan publik Nasky Putra Tandjung mengingatkan adanya potensi "tangan kotor" yang mencoba menjahili program ini demi kepentingan politik jangka pendek.
Kekhawatiran itu mencuat setelah beberapa insiden, termasuk kasus keracunan siswa di Kabupaten Bandung Barat yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG.
Meski penyebabnya masih diselidiki, publik menilai peristiwa tersebut menjadi alarm penting untuk memperkuat pengawasan.
Program yang mengandalkan dana besar negara jelas tidak boleh dibiarkan longgar dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Nasky, kritik terhadap MBG sah-sah saja, tetapi arahnya harus fokus pada perbaikan tata kelola, bukan penghentian program.
Ia menilai, seruan agar MBG dihentikan justru tendensius dan bisa merugikan jutaan anak Indonesia yang membutuhkan asupan gizi seimbang setiap harinya.
Baca Juga: Tangis Istri Arya Daru Guncang Publik: Pak Presiden, Tolong Usut Kematian Suamiku Secara Jujur!
Program sosial dengan skala nasional memang kerap menjadi sasaran penyalahgunaan. Dana besar yang digelontorkan pemerintah rawan dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.
“Pentingnya transparansi anggaran, karena publik harus tahu bagaimana dana MBG digunakan,” tegas Nasky dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9).
Ia juga mengingatkan perlunya peningkatan kualitas menu yang diberikan. Bukan sekadar kenyang, anak-anak harus mendapat makanan bergizi seimbang agar program benar-benar memberi dampak jangka panjang bagi kesehatan dan kualitas pendidikan.
Perlu Pengawasan Kolektif
Nasky menekankan bahwa pengawasan tidak boleh hanya bertumpu pada pemerintah. Partisipasi publik sangat penting agar dana MBG tidak bocor atau dijadikan alat politik praktis.