Program Makan Bergizi Gratis Diserang? Nasky Bongkar Dugaan Ada Tangan Kotor di Balik Kericuhan MBG

“Pengawasan publik juga harus dilakukan untuk mencegah MBG dijadikan alat politik jangka pendek oleh oknum tertentu,” katanya.

Dalam konteks lokal, sejumlah warga Bandung Barat juga menilai pengawasan lapangan belum maksimal.

Misalnya, hanya 34 dapur penyedia layanan sekolah yang memiliki sertifikat higienis. Fakta ini jelas menjadi celah yang bisa mengganggu keamanan pangan anak sekolah.

Transparansi menjadi kunci. Dengan dana triliunan rupiah, publik berhak mengetahui ke mana anggaran MBG dialokasikan, siapa saja vendor yang terlibat, hingga standar gizi apa yang dipakai.

Baca Juga: Bukan Main, Presiden Prabowo Berhasil Bikin Belanda Sepakati Pulangkan 30 Ribu Artefak dan Dokumen Berharga ke Indonesia

Jika informasi ini dibuka secara berkala, kepercayaan masyarakat akan lebih mudah terbangun.

Nasky menambahkan, tudingan bahwa program ini bermasalah sebaiknya dijadikan motivasi untuk memperbaiki sistem, bukan untuk menjegal program.

Ia bahkan menyebut adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu yang sengaja mencari celah untuk mencoreng citra Presiden Prabowo.

“Kami merasa perlu mengingatkan kemungkinan ada tangan-tangan jahil yang bermain dalam program ini. Tujuannya, apa lagi kalau bukan untuk mengotori misi suci Presiden Prabowo Subianto agar citranya rusak,” pungkasnya.

Baca Juga: Misteri Kematian Diplomat Muda Arya Daru, Keluarga Bongkar Teror hingga Desak Bareskrim Ambil Alih Kasus

Meski sarat tantangan, MBG tetap dipandang sebagai program fundamental untuk membangun generasi emas Indonesia.

Agar cita-cita itu tercapai, semua pihak perlu mengawasi, mulai dari tata kelola anggaran, kualitas makanan, hingga distribusi di lapangan.

Keterlibatan masyarakat, media, hingga lembaga independen akan sangat menentukan keberlangsungan program ini. Dengan pengawasan kolektif, tangan-tangan kotor yang mencoba mengganggu bisa ditekan, dan manfaat MBG tetap dirasakan jutaan anak Indonesia.***