Menurutnya, kepercayaan publik adalah aspek fundamental yang akan memengaruhi efektivitas Polri dalam menegakkan hukum. Tanpa legitimasi dari masyarakat, kewenangan Polri bisa dipertanyakan dan bahkan melemahkan fungsi institusi.
“Solusi fundamental bagi Polri adalah kembali pada jati dirinya. Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, agar Polri tetap dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI,” kata Mahfud.
Opini publik mengenai kinerja Polri belakangan memang beragam. Di satu sisi, masyarakat mengapresiasi keberadaan polisi dalam menjaga keamanan, terutama di wilayah rawan konflik.
Namun, di sisi lain, masih ada kritik tajam terkait kasus kekerasan aparat, penanganan demonstrasi, serta isu transparansi penegakan hukum.
Sejumlah netizen di media sosial bahkan menilai pujian Mahfud MD bisa menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan perbaikan.
“Kalau memang sudah baik, tugas berikutnya adalah meningkatkan transparansi agar makin dipercaya rakyat,” tulis seorang pengguna X.
Di tingkat lokal, khususnya Bandung, masyarakat juga mengaku keberadaan polisi membuat mereka lebih tenang saat mengadakan kegiatan besar seperti konser musik atau event olahraga.
Namun, sebagian warga berharap aparat lebih mengedepankan pendekatan humanis ketimbang represif dalam menghadapi massa.
Jalan Panjang Reformasi Polri
Pengamat hukum menilai komentar Mahfud sejalan dengan kebutuhan reformasi Polri.
Baca Juga: Eko Patrio Pilih Fokus Keluarga Usai Dinonaktifkan PAN, Nasib Politik Diserahkan ke Zulhas
Menurut mereka, Polri harus terus memperbaiki integritas, profesionalitas, serta akuntabilitas agar bisa menjawab tantangan zaman.
Ke depan, tantangan Polri tidak hanya soal kejahatan konvensional, tapi juga ancaman dunia digital seperti kejahatan siber, hoaks, hingga judi online lintas negara.
Untuk itu, kepercayaan publik akan menjadi modal utama agar setiap kebijakan dan penegakan hukum mendapat dukungan luas.