Golkar tetap memiliki kader yang cukup kuat untuk mengawal agenda politik maupun legislasi.
Di sisi lain, penunjukan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI juga dipandang sebagai sinyal kepercayaan Presiden terhadap Golkar, khususnya dalam menangani isu pekerja migran yang kerap menjadi sorotan nasional.
Menurut sejumlah pengamat, posisi ini strategis karena perlindungan pekerja migran menyangkut diplomasi, penegakan hukum, hingga aspek kesejahteraan.
Kehadiran menteri dari Golkar di bidang ini bisa menjadi modal politik sekaligus ujian bagi partai beringin dalam menunjukkan komitmen pada isu-isu kerakyatan.
Baca Juga: Pernah Jadi Anak Buahnya di Era Jokowi, Luhut Yakin Menkeu Purbaya Mampu Genjot Ekonomi RI
Publik menaruh harapan agar Mukhtarudin mampu memberikan solusi nyata terhadap masalah klasik pekerja migran, mulai dari perlindungan hukum di negara tujuan, penindakan agen ilegal, hingga peningkatan akses keterampilan.
Sejumlah netizen juga menyoroti pentingnya menteri baru tidak sekadar menambah kursi politik, melainkan hadir dengan program konkret yang menyentuh langsung kehidupan para pekerja migran dan keluarganya di daerah.
Dengan kepastian tidak ada rangkap jabatan, Golkar menunjukkan sikap tegas menjaga etika politik dan aturan perundangan.
Mekanisme PAW dipastikan akan berjalan sesuai prosedur, sehingga representasi dapil Kalimantan Tengah di Senayan tetap terjaga.
Kini, sorotan publik beralih pada langkah awal Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI.
Mampukah ia membawa terobosan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia yang jumlahnya jutaan di luar negeri?
Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat menentukan citra dirinya sekaligus reputasi Golkar di mata masyarakat.***