Sejumlah analis menilai, kasus ini bisa merusak citra Bank BJB sebagai salah satu bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia.
Bila terbukti, dugaan aliran dana nonbujeter tak hanya mencoreng nama institusi, tetapi juga membuka potensi revisi besar terhadap tata kelola BUMD perbankan.
“Semua pihak yang diduga terlibat akan kami periksa. Proses hukum akan berjalan sesuai alat bukti yang ada,” tegas Asep.
Publik pun mulai ramai membicarakan kasus ini di media sosial. Banyak netizen menyoroti bagaimana praktik dana nonbujeter bisa berjalan bertahun-tahun tanpa terendus.
Baca Juga: Pernah Jadi Anak Buahnya di Era Jokowi, Luhut Yakin Menkeu Purbaya Mampu Genjot Ekonomi RI
Sebagian mempertanyakan komitmen transparansi pemerintah daerah, sementara lainnya mendesak agar KPK tak hanya fokus pada individu, tetapi juga mengaudit menyeluruh mekanisme keuangan Bank BJB.
Sejumlah pengamat hukum antikorupsi menilai, kasus ini bisa menjadi momentum memperketat regulasi dana nonbujeter di BUMD.
“Kalau tidak ada pengawasan ekstra, skema seperti ini bisa jadi celah laten bagi korupsi politik,” ujar salah satu pengamat yang dihubungi UlasBandung.
Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB terus dikembangkan KPK. Dengan nama Ridwan Kamil yang ikut terseret, sorotan publik dipastikan makin tajam.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mengurai benang kusut dugaan korupsi ini.
Jika terbukti, kasus ini akan menjadi catatan kelam dalam tata kelola BUMD dan hubungan pemerintah daerah dengan perbankan.
Di sisi lain, publik berharap proses hukum berjalan adil, transparan, dan tidak tebang pilih.
KPK kini dituntut membuktikan integritasnya untuk menuntaskan perkara yang menyangkut tokoh publik dengan pengaruh besar di Jawa Barat ini.***