Proses pemilihan calon Hakim Agung tidak bisa dipandang hanya sebagai rutinitas, melainkan sebagai titik krusial yang akan memengaruhi wajah peradilan Indonesia ke depan.
Kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung ikut dipertaruhkan, apalagi di tengah sorotan publik soal dugaan mafia peradilan dan pelanggaran etik sebagian hakim.
Di media sosial, sebagian netizen menekankan pentingnya DPR benar-benar mendengar suara masyarakat, bukan hanya menjadikan proses ini formalitas.
Ada pula aktivis hukum di Bandung yang menilai, partisipasi publik bisa menjadi pintu masuk untuk mendorong peradilan yang lebih bersih.
Baca Juga: Secangkir Kopi Pagi, Studi Ungkap Rahasia di Balik Perasaan Lebih Bahagia
“Kalau DPR serius, publik harus dilibatkan secara nyata, misalnya dengan membuka rekam jejak para calon secara transparan, bukan hanya menerima masukan tertulis,” ujar Rani Setiawan, peneliti hukum di Bandung Institute of Governance Studies (BIGS).
Ujian Kredibilitas DPR
Fit and proper test pada 9 September mendatang akan menjadi ujian kredibilitas DPR dalam menunjukkan komitmen terhadap reformasi hukum.
Jika publik menilai seleksi ini sekadar formalitas, legitimasi DPR dan MA akan ikut dipertanyakan.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga membuka ruang kritik sehat. Dengan cara ini, publik dapat turut mengawal agar yang terpilih benar-benar berintegritas.
Proses seleksi Hakim Agung kali ini menjadi momentum penting bagi DPR dan Komisi Yudisial untuk memperlihatkan komitmen terhadap sistem peradilan yang independen, bersih, dan kredibel.
Jika berhasil, kepercayaan publik terhadap MA bisa meningkat. Namun jika gagal, potensi apatisme masyarakat terhadap institusi hukum kian melebar.***