Besarnya penghasilan DPR yang jauh di atas rata-rata pekerja membuat publik mempertanyakan keadilan anggaran negara.
Di tengah krisis ekonomi, kebijakan menambah tunjangan justru memunculkan kesan bahwa DPR lebih mementingkan kenyamanan pribadi dibanding fungsi representatifnya.
Kritik ini bisa menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan pejabat negara.
Tanpa itu, jarak antara rakyat dan wakilnya akan semakin lebar.
Baca Juga: Siapkan Dana 1,5 Triliun Untuk Serap Gula Petani, Petani Untung
Pada akhirnya, publik menanti bukti nyata kinerja DPR yang sepadan dengan penghasilan fantastis yang mereka terima.
Pertanyaannya, mampukah mereka membayar kepercayaan rakyat dengan kerja yang benar-benar berpihak pada kepentingan umum?***