Besarnya penghasilan DPR yang jauh di atas rata-rata pekerja membuat publik mempertanyakan keadilan anggaran negara.
Di tengah krisis ekonomi, kebijakan menambah tunjangan justru memunculkan kesan bahwa DPR lebih mementingkan kenyamanan pribadi dibanding fungsi representatifnya.
Kritik ini bisa menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan pejabat negara.
Tanpa itu, jarak antara rakyat dan wakilnya akan semakin lebar.
Baca Juga: Siapkan Dana 1,5 Triliun Untuk Serap Gula Petani, Petani Untung
Pada akhirnya, publik menanti bukti nyata kinerja DPR yang sepadan dengan penghasilan fantastis yang mereka terima.
Pertanyaannya, mampukah mereka membayar kepercayaan rakyat dengan kerja yang benar-benar berpihak pada kepentingan umum?***
Artikel Terkait
Beredar Narasi Demo 25 Agustus Didanai Pengkhianat Prabowo, Sengaja Ingin Hancurkan Prabowo, Terciduk Relawan Jokowi Ikutan Demo, Benarkah?
Berbeda dengan Sikap Jumhur Hidayat yang Tolak Demo, Partai Buruh Justru Serukan Seluruh Buruh Gabung Demo Kamis 28 Agustus
Terima Gratifikasi Tiga Kasus, Mantan Walikota Semarang Ini Diganjar Hukuman Pidana Lima Tahun
Hak Politik Terdakwa Kasus Korupsi Semarang Tidak Dicabut, Kata Pak Hakim Pertimbangan Usia
Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK Soal Suap Jalur Kereta, Klaim Uang Rp3 Miliar Hasil dari DPR