Sejumlah warganet di media sosial bahkan melontarkan kritik pedas. “Kalau begini, hukum jadi terasa lunak untuk koruptor,” tulis salah satu komentar yang viral di X.
Namun, sebagian pihak juga menilai bahwa remisi adalah bagian dari sistem yang berlaku di semua kasus pidana, sehingga tidak bisa ditarik hanya karena tekanan opini publik.
Kasus remisi Setnov membuka kembali diskusi klasik tentang benturan antara aturan normatif dan rasa keadilan masyarakat.
Baca Juga: Viral Aksi Wakil Bupati Kulon Progo Ikatkan Sepatu Paskibraka, Bikin Haru di Upacara 17 Agustus
Di satu sisi, hukum menjamin hak terpidana tanpa kecuali. Tetapi di sisi lain, publik berharap ada ketegasan yang lebih keras terhadap pelaku korupsi karena dampak kejahatannya yang luas.
Apakah remisi untuk koruptor akan terus dipandang sebagai bentuk kelemahan hukum, atau justru sebagai bukti konsistensi penerapan aturan? Polemik ini tampaknya masih akan terus bergaung di ruang publik dalam waktu lama.***