Langkah kehati-hatian Kejagung dalam mengkaji ranah hukum kasus ini mencerminkan pentingnya kepastian dalam proses penegakan hukum.
Apakah ini semata pelanggaran administratif, atau masuk ke ranah kejahatan berat seperti korupsi, akan menjadi penentu arah penindakan selanjutnya.
Dengan skala kerugian dan dampak sosial yang besar, kasus ini berpotensi menjadi salah satu uji serius bagi komitmen pemerintahan baru Prabowo dalam menjaga integritas sektor pangan nasional.
Kita tunggu, bagaimana langkah konkret yang akan diambil Kejagung, Polri, serta kementerian terkait demi menjawab kekecewaan publik terhadap manipulasi bahan pokok yang seharusnya menjadi hak dasar rakyat.***