Ironisnya, para pengemudi yang berada di lapangan, yang menghabiskan waktu dan tenaga, justru hanya mendapat sebagian kecil dari pendapatan.
Sistem “aceng” dan “slot” juga menjadi sorotan.
Keduanya dianggap sebagai bentuk eksploitasi baru di dunia digital, di mana pengemudi harus membayar tambahan untuk mendapat prioritas order.
Tidak sedikit yang mengeluhkan bahwa sistem ini membuat persaingan tidak sehat dan menyulitkan pengemudi yang tidak mampu membeli slot.
Di sisi lain, program seperti GrabBike Hemat dianggap mendiskriminatif karena menawarkan tarif terlalu rendah, tanpa mempertimbangkan biaya operasional dan waktu tempuh.
Baca Juga: Aplikasi Ojol Dimatikan Seharian! Ini Alasan Ribuan Driver Turun ke Jalan Tuntut Balik 'Hak' Mereka
Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menegaskan bahwa selain soal tarif dan sistem, pengemudi juga mendesak adanya payung hukum yang jelas.
Mereka menuntut perlindungan sosial, kesehatan, hingga jaminan keselamatan kerja.
Tanpa regulasi yang berpihak pada pekerja, mereka hanya menjadi roda penggerak ekonomi digital tanpa jaminan masa depan.
Dampak aksi mogok ini cukup terasa di Bandung.
Sekitar 5.000 pengemudi ojol dan taksi online mematikan aplikasinya selama 24 jam penuh.
Layanan transportasi daring dan pengiriman makanan terganggu, membuat warga harus mencari alternatif lain.
Sebagian masyarakat menunjukkan empati, memahami bahwa perjuangan para pengemudi bukan soal uang semata, tetapi keadilan.
Namun, tidak semua pengemudi sepakat untuk ikut mogok.