Kasus ini menjadi pengingat kuat bahwa tata kelola digital perlu diawasi lebih ketat, termasuk dengan sistem yang mampu meminimalkan praktik suap di sektor teknologi dan informasi.
Pengawasan publik yang aktif dan proses hukum yang transparan adalah dua hal yang sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak semakin luntur.
Jika terbukti bersalah, maka ini bisa menjadi momentum penting untuk membenahi sistem pengawasan digital di Indonesia.
Sebaliknya, jika tuduhan tidak terbukti, maka klarifikasi yang transparan juga penting untuk menjaga reputasi pejabat publik.
Yang jelas, publik menunggu hasil penyelidikan yang adil dan akurat demi kejelasan serta keadilan hukum yang menyeluruh.***