Wow! Ribuan Situs Judol 'Dijaga', Budi Arie Disebut Dapat Jatah 50 Persen dari Situs Judi Online, Ini Fakta di Baliknya

HUKAMANEWS - Nama Budi Arie Setiadi kembali ramai diperbincangkan publik setelah muncul dalam dakwaan kasus suap pengamanan situs judi online.

Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM itu sebelumnya pernah memegang posisi strategis sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dugaan keterlibatan Budi Arie Setiadi muncul dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar pada 14 Mei 2025.

Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum memaparkan detail dugaan aliran dana dari praktik pengamanan ribuan situs judi online.

Baca Juga: Bongkar! Nama Budi Arie Muncul di Kasus Judol, Diduga Minta Jatah 50 Persen dari Pengamanan Situs Nakal

Disebutkan bahwa Budi Arie dialokasikan mendapatkan 50 persen dari total dana yang dikumpulkan dalam praktik ini.

Informasi ini langsung menyita perhatian publik, mengingat peran penting Budi Arie dalam pemerintahan dan posisinya dalam pemberantasan judi online selama ini.

Menurut berkas dakwaan, praktik pengamanan situs judi online ini melibatkan sejumlah nama pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Beberapa di antaranya adalah Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.

Mereka diduga menjalankan skema kerja sama dengan pihak-pihak tertentu guna memastikan situs-situs perjudian tidak diblokir oleh pemerintah.

Baca Juga: Detik-detik Mengerikan Kecelakaan Elf Tawangmangu, Rem Blong Bikin Penumpang Terjatuh dan Tewas, Ini Kisah Korban yang Selamat!

Jaksa menjelaskan bahwa pada Oktober 2023, Budi Arie disebut meminta Zulkarnaen untuk mencarikan sosok yang bisa mengumpulkan data situs-situs judi online.

Zulkarnaen kemudian memperkenalkan Adhi Kismanto, yang meskipun tidak memenuhi syarat administratif karena tak memiliki gelar sarjana, tetap direkrut karena adanya atensi langsung dari Budi Arie.

Adhi kemudian mendapat tugas untuk memetakan dan melaporkan situs-situs perjudian digital yang beredar.

Namun, proses itu justru mengarah pada dugaan pengamanan terhadap situs-situs tersebut dengan tarif tertentu per situs.