Kasus ini menjadi pengingat kuat bahwa tata kelola digital perlu diawasi lebih ketat, termasuk dengan sistem yang mampu meminimalkan praktik suap di sektor teknologi dan informasi.
Pengawasan publik yang aktif dan proses hukum yang transparan adalah dua hal yang sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak semakin luntur.
Jika terbukti bersalah, maka ini bisa menjadi momentum penting untuk membenahi sistem pengawasan digital di Indonesia.
Sebaliknya, jika tuduhan tidak terbukti, maka klarifikasi yang transparan juga penting untuk menjaga reputasi pejabat publik.
Yang jelas, publik menunggu hasil penyelidikan yang adil dan akurat demi kejelasan serta keadilan hukum yang menyeluruh.***
Artikel Terkait
Skandal Judi Online Pegawai Komdigi, Seret Budi Arie ke Bareskrim, Ada Beking Besar di Balik Layar?
Masih Jadi Tanda Tanya Siapa Pemilik Plat RI 36, Usai Menkop Budi Arie Bantah Bukan Pemiliknya, Mobil Saya Putih Plat 27 Titik 9
Budi Arie Bongkar Fakta Program MBG, Beneran Solusi Stunting atau Ajang Bancakan Baru?
Selain Satryo yang "Dicopot" Presiden, Bagaimana dengan Natalius Pigai, Budi Arie Setiadi, Bahlil, Raja Juli dan Yandrie yang Juga Bermasalah?
Fantatis, Eks Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Terima 50 Persen dari Website Judol, Kurang Lebih Jatah Rp 20 M Tiap Bulan, Kok Gak Ditangkap Ya?