HUKAMANEWS - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan kontroversial dengan melanjutkan program pembinaan ala militer, kali ini menyasar warga dewasa yang dinilai bermasalah.
Setelah sebelumnya menempatkan para pelajar nakal di barak militer untuk dibina secara disiplin, kini giliran orang dewasa yang dianggap bermasalah sosial juga akan dikirim ke barak pelatihan militer.
Langkah ini diambil karena banyak kasus sosial di masyarakat yang tak tersentuh hukum pidana, namun tetap memunculkan keresahan publik.
Menurut Dedi, mereka yang mabuk setiap hari, meninggalkan keluarganya, atau jadi perusuh di lingkungan tempat tinggal perlu mendapat pembinaan khusus, bukan hukuman pidana.
Program ini pun langsung mengundang perhatian publik, karena pendekatan militer untuk warga sipil dewasa dinilai tidak lazim di era sekarang.
Namun Dedi menegaskan bahwa tujuannya bukan menghukum, melainkan mendidik dan membina agar mereka bisa kembali menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan produktif.
"Kita tidak bisa mempidanakan orang yang tiap hari mabuk dan meninggalkan anak-istrinya. Tapi bukan berarti mereka dibiarkan. Solusinya adalah dibina," ujar Dedi saat ditemui di Dodik Bela Negara, Cikole, Lembang, Bandung Barat, pada Senin (5/5).
Menurutnya, individu-individu dewasa yang akan dikirim ke barak militer adalah mereka yang terbukti melakukan pelanggaran tanggung jawab sosial di lingkungan keluarga atau masyarakat, namun tidak masuk kategori kriminal.
Baca Juga: Nyesek! Jemaah Haji Ini Baru Turun dari Pesawat Langsung Minta Pulang, Petugas Sampai Bingung
Mereka akan didata, dijaring, lalu diserahkan kepada Kodam III Siliwangi untuk dibina di tempat pelatihan militer yang selama ini sudah digunakan bagi pelajar.
Namun bukan hanya pelatihan disiplin yang akan diberikan.
Para peserta program ini juga akan dibekali dengan keahlian praktis, seperti pelatihan pertanian, perikanan, hingga keterampilan konstruksi yang bisa langsung dimanfaatkan dalam proyek-proyek pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Mereka nanti akan ikut serta dalam pembangunan jalan, irigasi, bahkan pembangunan sekolah. Kita akan kerja sama dengan para kontraktor supaya mereka bisa bekerja dan mandiri," lanjut Dedi.
Uniknya, sistem kerja mereka nantinya juga tetap berada dalam pengawasan militer.