Tafsir Politis di Balik Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Arif dan Spekulasi yang Beredar

HUKAMANEWS - Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk memutasi Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) ke posisi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat ternyata tidak berlangsung lama. Hanya sehari setelah diumumkan, keputusan tersebut resmi dibatalkan.

Mutasi itu sebelumnya tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor KEP 554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025, yang kemudian dikoreksi melalui KEP 554.a/IV/2025 sehari kemudian. Kursi Panglima Kogabwilhan I sempat direncanakan akan diisi oleh Laksamana Muda TNI Hersan, perwira tinggi yang pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa pembatalan dilakukan karena terdapat penyesuaian yang belum selesai dalam struktur rotasi yang lebih luas.

“Jika satu posisi belum dapat digeser, maka posisi lainnya pun tertunda. Karena itulah pimpinan merasa perlu mengeluarkan keputusan ralat,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Baca Juga: KPK Tak Bisa Sentuh Lagi Direksi BUMN yang Korup, Aturan Baru Ini Bikin Banyak Orang Geleng-Geleng

Namun demikian, perubahan cepat tersebut memunculkan berbagai pertanyaan, terutama di kalangan pengamat dan masyarakat. Nama Letjen Kunto Arief tidak lepas dari perhatian karena ia merupakan putra dari mantan Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal (Purn) Try Sutrisno. Try diketahui termasuk dalam forum purnawirawan TNI yang beberapa waktu lalu menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah, termasuk usulan pencopotan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Situasi ini membuat pembatalan mutasi Kunto Arief tak luput dari tafsir politis. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa pembatalan mutasi dalam waktu yang sangat singkat bukan praktik yang lazim di tubuh TNI. “Biasanya keputusan semacam ini telah melewati kajian matang. Maka, ketika dibatalkan dalam waktu sehari, wajar jika publik bertanya-tanya,” ujarnya.

Menurut Jamiluddin, langkah ini bisa mencerminkan adanya dinamika lebih besar yang tengah berlangsung di tubuh militer maupun dalam lingkup kekuasaan yang lebih luas. Terlebih, sosok yang sempat disiapkan untuk menggantikan Kunto memiliki latar belakang kedekatan dengan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Elite, Bekerjalah Dulu untuk Rakyat, Baru Bicara 2029

Muncul pula spekulasi bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto berperan dalam membatalkan mutasi tersebut. Sebagai Panglima Tertinggi, Presiden memang memiliki kewenangan untuk memberikan arahan strategis terhadap kebijakan pertahanan, termasuk dinamika di level pimpinan TNI.

“Jika benar Presiden Prabowo menginginkan Kunto tetap di posisinya, itu menjadi penanda konsolidasi awal kekuasaan di bidang pertahanan. Ini juga bisa dibaca sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan menjaga kepercayaan di antara jajaran perwira tinggi,” tambah Jamiluddin.

Meski sejumlah analisis bermunculan, belum ada pernyataan resmi yang mengaitkan pembatalan mutasi ini dengan dinamika politik yang sedang berkembang. TNI sendiri menegaskan bahwa keputusan-keputusan dalam organisasi senantiasa mempertimbangkan kebutuhan strategis dan profesionalisme.***