Pengawasan ini tidak hanya bertujuan menjaga kedisiplinan, tetapi juga memastikan bahwa mereka benar-benar bekerja dan gajinya akan dikirim langsung ke keluarganya, bukan digunakan untuk hal-hal negatif.
"Mereka akan bekerja di bawah pengawasan TNI. Dan gaji mereka, kita serahkan ke keluarganya supaya bisa bermanfaat," ungkapnya.
Langkah ini tentu menimbulkan pro dan kontra, terutama dari kelompok pegiat hak asasi manusia dan lembaga perlindungan sipil.
Namun Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pendekatan ini adalah bentuk solusi sosial alternatif yang selama ini jarang disentuh oleh pemerintah daerah.
Dalam praktiknya nanti, program ini tentu akan membutuhkan pengawasan ketat dan transparansi agar tidak menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak warga sipil.
Yang jelas, program pembinaan warga dewasa ala militer ini merupakan kelanjutan dari strategi Dedi yang ingin membentuk masyarakat yang lebih tertib, produktif, dan bertanggung jawab, meski caranya tidak konvensional.***
Artikel Terkait
KPK Tak Bisa Sentuh Lagi Direksi BUMN yang Korup, Aturan Baru Ini Bikin Banyak Orang Geleng-Geleng
Tafsir Politis di Balik Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Arif dan Spekulasi yang Beredar
Cuaca Panas Ekstrem di Madinah Jadi Ancaman Serius Bagi Jemaah Haji 2025, Ini Imbauan Resmi dari PPIH Surabaya
Dituding Punya Ijazah Palsu, Jokowi Anggap Sudah Dihinakan Serendah-rendahnya, Jokowi Tak Mau Ijazahnya Jadi Objek Penelitian
Vasektomi Jadi Syarat Bansos? Dedi Mulyadi Buka Suara soal Beban Perempuan yang Sering Diabaikan!