HUKAMANEWS - Gagasan baru dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali membuat publik tercengang. Kali ini, ia mengusulkan agar vasektomi menjadi salah satu syarat bagi pria penerima bantuan sosial atau bansos.
Kebijakan ini bukan hanya mencuri perhatian, tetapi juga langsung memicu kontroversi di tengah masyarakat.
Alasannya, wacana tersebut dianggap melanggar hak asasi warga, terutama kelompok prasejahtera yang justru menjadi sasaran utama program bansos itu sendiri.
Di sisi lain, Dedi berdalih bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk menekan angka kelahiran yang tinggi di kalangan masyarakat miskin.
Ia menyebutkan bahwa banyak keluarga prasejahtera memiliki jumlah anak yang melebihi kemampuan ekonomi mereka.
Dengan membatasi kelahiran melalui metode vasektomi, beban ekonomi dianggap bisa berkurang secara signifikan.
Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa program Keluarga Berencana (KB) tidak seharusnya hanya dibebankan kepada perempuan.
Ia ingin mendorong partisipasi aktif dari pihak laki-laki dalam pengendalian jumlah anak dalam keluarga.
Sebagai bentuk dorongan, Pemprov Jabar bahkan menawarkan insentif sebesar Rp500.000 bagi pria yang bersedia menjalani vasektomi.
Baca Juga: Pengamat Sebut Pidato Prabowo Membawa Nafas Baru bagi Gerakan Buruh
Program ini disebut sudah mulai dijalankan secara terbatas di beberapa daerah seperti Bandung, dengan kegiatan vasektomi rutin setiap hari Rabu.
Namun, meskipun terdengar revolusioner, kebijakan ini memantik respons keras dari banyak pihak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, misalnya, menyatakan bahwa wacana tersebut harus dikaji secara komprehensif.
Menurutnya, meski program KB sangat penting, menjadikannya sebagai syarat penerimaan bansos bukanlah hal yang bisa diputuskan secara sepihak.