Setiap rencana yang menyangkut hak dasar warga negara harus disusun dengan pendekatan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan asumsi ekonomi atau efisiensi program.
Dialog lintas sektor antara pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan lembaga HAM menjadi mutlak diperlukan sebelum kebijakan seperti ini diluncurkan.
Kini, bola panas berada di tangan Dedi Mulyadi dan pemerintah pusat.
Baca Juga: Harga BBM Vivo Turun per 1 Mei 2025, Persaingan Semakin Ketat dengan Pertamina dan Shell
Apakah mereka akan melanjutkan wacana ini, atau justru menariknya kembali demi menjaga keselarasan antara kebijakan publik, hak asasi manusia, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat?
Yang jelas, publik menanti keputusan yang tidak hanya rasional, tetapi juga manusiawi.***