Usulan Vasektomi Jadi Syarat Bansos dari Dedi Mulyadi Tuai Kecaman, Dinilai Langgar Hak dan Nilai Agama

Tak berhenti di situ, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga angkat bicara.

Ia menyatakan bahwa kementeriannya akan mengkaji usulan ini lebih dalam, sambil menekankan bahwa program KB memang penting, tetapi tidak bisa serta-merta dijadikan syarat bansos.

Menurutnya, penerapan kebijakan semacam ini membutuhkan proses panjang dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak.

Respon negatif juga datang dari masyarakat sipil dan pengamat kebijakan publik.

Banyak yang menilai usulan ini diskriminatif dan menyalahi prinsip keadilan sosial.

Baca Juga: Profil Hercules, Ketua Umum GRIB Jaya: Dari Masa Kecil yang Tragis hingga Sosok Berpengaruh di Dunia Ormas

Mereka menilai, menjadikan vasektomi sebagai prasyarat untuk menerima bansos tidak hanya membatasi hak warga miskin, tapi juga memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam menawarkan solusi yang manusiawi dan etis.

Sebagian pihak bahkan menyebut kebijakan ini sebagai bentuk pemaksaan yang mengorbankan martabat manusia demi efisiensi program sosial.

Wacana ini juga dinilai tidak selaras dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut masyarakat Indonesia.

Dalam konteks negara demokrasi dan berlandaskan Pancasila, kebijakan publik seharusnya dirancang dengan prinsip inklusivitas dan penghormatan terhadap keberagaman nilai.

Usulan yang terlalu menekan atau mengabaikan hak-hak dasar warga hanya akan menimbulkan resistensi, bukan solusi.

Baca Juga: Suzuki Fronx Siap Meluncur 28 Mei 2025, Hadirkan Desain Coupe SUV yang Dinamis dan Sporty

Dari sudut pandang hukum dan etika, menjadikan tindakan medis sebagai tiket untuk mendapatkan hak dasar seperti bansos jelas melanggar batas.

Bantuan sosial semestinya diberikan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya yang rentan, bukan alat untuk menekan pilihan pribadi.

Dengan polemik ini, publik kembali diingatkan betapa pentingnya prinsip kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan.