Setiap rencana yang menyangkut hak dasar warga negara harus disusun dengan pendekatan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan asumsi ekonomi atau efisiensi program.
Dialog lintas sektor antara pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan lembaga HAM menjadi mutlak diperlukan sebelum kebijakan seperti ini diluncurkan.
Kini, bola panas berada di tangan Dedi Mulyadi dan pemerintah pusat.
Baca Juga: Harga BBM Vivo Turun per 1 Mei 2025, Persaingan Semakin Ketat dengan Pertamina dan Shell
Apakah mereka akan melanjutkan wacana ini, atau justru menariknya kembali demi menjaga keselarasan antara kebijakan publik, hak asasi manusia, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat?
Yang jelas, publik menanti keputusan yang tidak hanya rasional, tetapi juga manusiawi.***
Artikel Terkait
Sutiyoso Gak Nyaman Lihat Kelakuan Hercules dan Anak Buahnya, Lebih Tentara Daripada Tentara untuk Nakut-nakutin
Wajah Jurnalis Indonesia 2025, AJI Indonesia Sebut Masih Berkutat Pada Persoalan Upah Minim Resiko Besar
Hina Sutiyoso dengan Sebutan Bau Tanah, Jawara Betawi Ini Ancam Hercules, Awas Lo Yee, Semua Lagi Mantau Lo, Ati-ati!
Ini Alasn 2 Mei Diperingati Sebagai Hari Pendidikan Nasional, Simak Sejarah dan Maknanya
Harga BBM Vivo Turun per 1 Mei 2025, Persaingan Semakin Ketat dengan Pertamina dan Shell