Mendapat pertanyaan itu, Donny tak memberi penjelasan detail.
Ia justru menyebut bahwa yang lebih mengetahui adalah bendahara partai.
“Yang paham soal keuangan itu bendahara, Pak,” jawabnya singkat.
Mendengar jawaban itu, hakim tidak langsung beranjak ke topik lain.
Justru, ia terus menguji konsistensi dan pengetahuan saksi terkait aktivitas internal partai.
Baca Juga: Jaksa KPK Sebut Hasto Kristiyanto Berupaya Jaga Jarak dari Kasus Suap Harun Masiku
“Saudara kan lama di situ, sedangkan partai itu kan sering melakukan lobi-lobi,” ucap hakim, menyoroti kemungkinan adanya dana nonformal dalam aktivitas partai.
Namun, Donny tetap dengan pendiriannya.
Ia menegaskan bahwa dalam struktur PDIP, tidak ada mekanisme finansial yang terindikasi mencurigakan.
Menurutnya, setiap kader bekerja berdasarkan instruksi ideologis, bukan karena insentif finansial.
“Di PDIP itu kalau sudah jadi kader, kalau diperintah siap gerak, Pak. Kayak robot langsung jalan. Karena garisnya garis ideologi, jadi demi bangsa, kami jalan,” tutur Donny.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Buka Suara! Benarkah PDIP Terlibat dalam Kasus Harun Masiku? Cek Faktanya di Sini!
Pernyataan tersebut memunculkan dinamika menarik dalam persidangan.
Di satu sisi, Donny menggambarkan PDIP sebagai partai yang beroperasi berdasarkan komitmen ideologis, bukan pragmatisme finansial.
Namun di sisi lain, keterlibatan Hasto dalam kasus dugaan suap senilai Rp1,5 miliar menimbulkan ironi yang tak bisa diabaikan.