Hasto Kristiyanto Teriak 'Merdeka' Usai Sidang Perdana, Bongkar Dugaan Kriminalisasi Politik?

HUKAMANEWS – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjalani sidang perdana terkait dugaan suap komisioner KPU RI dan upaya menghalangi penyidikan Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat, 14 Maret 2025.

Momen emosional terjadi usai sidang, ketika Hasto keluar dari ruang persidangan dan langsung berteriak lantang, "Merdeka!" kepada para pendukungnya.

Teriakan itu disambut riuh oleh simpatisannya yang kompak membalas dengan seruan serupa.

Dengan tangan mengepal, Hasto menunjukkan gestur perlawanan, seolah ingin menegaskan keyakinannya terhadap ketidakadilan hukum yang tengah ia hadapi.

Baca Juga: Seskab Diubah Jadi di Bawah Sekretariat Militer, Sebegitu Perhatiannya Prabowo ke Teddy, Hukum Sesuai Keinginan Penguasa

Ia juga tampak memeluk istrinya, Maria Stefani Ekowati, beserta anggota keluarganya yang hadir untuk memberikan dukungan moral di persidangan.

Hasto: Ini Kriminalisasi Hukum yang Bermuatan Politik

Dalam konferensi pers usai sidang, Hasto menegaskan bahwa kasus yang menjeratnya adalah bentuk kriminalisasi hukum yang sarat kepentingan politik.

Ia bahkan menyebut dakwaan jaksa penuntut umum sebagai bentuk "daur ulang" atas kasus yang sebelumnya telah memiliki keputusan hukum tetap.

“Saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Ini adalah pengungkapan perkara yang sebenarnya sudah inkrah,” ujar Hasto di hadapan awak media.

Baca Juga: vivo X200 Ultra Rilis! Usung Kamera 200 MP & Fast Charging 100W, Tapi Ada Kabar Buruk untuk Penggemar

Ia menegaskan bahwa proses hukum yang dijalaninya akan dihadapi dengan kepala tegak.

Ia percaya keadilan tetap akan ditegakkan meski ada unsur politik yang menyelimuti kasusnya.

“Saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan,” lanjutnya.

Menurutnya, perjuangan hukum yang sedang ia jalani bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga demi menjaga prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia.