HUKAMANEWS – Gelombang keluhan masyarakat soal tagihan listrik yang tiba-tiba membengkak usai masa diskon berakhir tengah jadi sorotan publik.
Fenomena ini memunculkan keresahan, terutama di kalangan pelanggan pascabayar yang merasa tidak diberi kejelasan mengenai perhitungan tarif listrik.
Mereka merasa telah dijebak dengan promosi diskon 50 persen yang ternyata berujung pada tagihan berkali lipat saat tarif kembali normal.
Bukan hanya terjadi di satu dua rumah, laporan serupa juga berseliweran di media sosial, memperlihatkan lonjakan tagihan yang dianggap tidak masuk akal.
Baca Juga: Diskon Token Listrik 50 Persen 2025, Akankah Kembali Berlaku? Ini Jawaban PLN
Situasi ini memantik respons serius dari parlemen, yang menilai perlu ada transparansi dari pihak PT PLN (Persero).
DPR pun langsung angkat bicara dan menuntut PLN segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di balik lonjakan ini.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menilai PLN harus bertanggung jawab dan terbuka terhadap publik, terutama dalam hal perhitungan tarif pascabayar yang kini sedang jadi sumber keresahan.
Menurut Amin, banyak warga yang merasa tagihannya tidak logis usai berakhirnya masa diskon tarif listrik per 1 Maret 2025 lalu.
Baca Juga: Bertubi-tubi Skandal BUMN, Dugaan Korupsi Triliunan di PLN Menyusul Kasus Pertamina
Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci untuk meredam kegelisahan warga.
"PLN harus segera memberikan klarifikasi resmi dan tidak membebani masyarakat dengan tagihan yang tidak wajar," ujar Amin dalam pernyataannya kepada media, Sabtu (5/4/2025).
Tak hanya itu, ia juga meminta agar PLN menyediakan kanal aduan yang lebih mudah diakses, tanpa mengharuskan pelanggan datang langsung ke kantor layanan.
Langkah itu penting agar penyelesaian komplain bisa dilakukan secara cepat, transparan, dan efisien.
Baca Juga: Cara Beli Token Listrik Diskon 50 Persen di PLN Mobile, Jangan Sampai Terlewat!