HUKAMANEWS - Pembahasan RUU Minerba di DPR kembali mengalami penundaan setelah seluruh menteri yang seharusnya hadir justru absen.
Rapat yang dijadwalkan membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) akhirnya batal karena hanya dihadiri oleh perwakilan kementerian.
Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, menegaskan bahwa tanpa kehadiran para menteri, pembahasan tidak bisa dilanjutkan.
Situasi ini memicu tanda tanya besar terkait keseriusan pemerintah dalam menangani revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara.
Baca Juga: Ratusan Siswa SMKN 10 Medan Gagal SNBP, Kelalaian Sekolah atau Masalah Sistem?
Seluruh Menteri Tak Hadir, DPR Tunda Pembahasan RUU Minerba
Pembahasan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang seharusnya berlangsung di DPR pada Rabu, 12 Februari 2025, mendadak ditunda.
Alasan utama penundaan adalah absennya para menteri yang dijadwalkan hadir dalam rapat panitia kerja (Panja).
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan, mengumumkan keputusan penundaan dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta.
Bob Hasan menyebutkan bahwa tanpa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang seharusnya disertakan dalam Surat Presiden (Surpres), pembahasan tidak dapat dilanjutkan.
Dari pihak pemerintah, hanya Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, yang hadir dalam rapat tersebut.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, serta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, tidak tampak di ruang sidang dan hanya mengirim perwakilan dari masing-masing kementerian.
“Karena DIM belum disertakan dalam Surpres, maka pembahasan kita tunda,” ujar Bob Hasan dalam sidang yang dihadiri anggota Baleg DPR.
Bob Hasan yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra menambahkan bahwa agenda utama rapat hari ini sebenarnya hanya penyampaian DIM dari pemerintah.