Kritik terhadapnya tidak hanya datang dari panelis, tetapi juga publik yang merasa kebijakannya kurang responsif.
Banyak pihak menilai bahwa kebijakan HAM yang dijalankan Pigai sering bertentangan dengan kewenangan lembaga lain.
Selain itu, sejumlah kebijakan dianggap hanya menambah polemik tanpa memberikan solusi nyata. Hal ini membuat kepercayaan publik terhadap kementerian yang dipimpinnya semakin merosot.
Budi Arie: Kebijakan yang Lamban Jadi Sorotan
Budi Arie, yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, juga masuk dalam daftar menteri dengan kinerja buruk.
Baca Juga: RUU Keadilan Iklim, Tanggung Jawab Negara yang Tak Bisa Ditunda
Dalam 100 hari, kinerjanya dinilai kurang optimal, terutama dalam menyelesaikan permasalahan digitalisasi.
Kritik ini diperparah dengan respons lambat terhadap isu-isu keamanan data yang menjadi perhatian masyarakat.
Bahlil Lahadalia: Investasi Stagnan dan Kritik Publik
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menghadapi kritik tajam terkait lambannya pertumbuhan investasi selama masa jabatannya.
Program-program yang dijalankan dinilai belum memberikan dampak signifikan, baik untuk ekonomi nasional maupun peningkatan lapangan kerja.
Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kemampuannya membawa perubahan positif.
Baca Juga: Bau Harun Masiku Tercium, KPK Geledah Rumah Mewah di Menteng!
Apakah Reshuffle Solusi Terbaik?
Wacana reshuffle kabinet menjadi perbincangan hangat setelah survei ini dirilis.